Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi menerbitkan regulasi baru yang melarang perusahaan logistik memberikan potongan ongkos kirim (ongkir) di bawah biaya operasional yang nyata. Peraturan yang mulai berlaku pada Mei 2025 ini menjadi respons atas praktik diskon ongkir yang dinilai membebani kurir dan mengganggu keberlanjutan industri logistik.
Regulasi ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi untuk menata ekosistem logistik digital dan menjaga keseimbangan antara persaingan usaha, perlindungan hak pekerja, serta kepentingan konsumen. Dalam keterangan resminya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa praktik potongan ongkir ekstrem telah mengganggu struktur biaya yang sehat dan memunculkan eksploitasi terhadap kurir sebagai tenaga kerja utama dalam sistem pengiriman.
“Kita harus pastikan bahwa efisiensi dan promosi dalam industri logistik tidak dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan pekerja. Negara hadir untuk melindungi mereka,” ujar Meutya dalam konferensi pers, Kamis (16/5).
*Ringkasan topik artikel dari AI berdasarkan artikel yang ada, periksa kembali kepastian informasi yang terkandung
Poin-Poin Penting Regulasi
Peraturan ini menekankan empat poin utama yang wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan logistik dan platform e-commerce:
- Larangan Diskon Ongkir di Bawah Ongkos Nyata
Perusahaan tidak diperkenankan memberikan tarif ongkir yang lebih rendah dari biaya riil operasional, termasuk upah kurir, bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, dan infrastruktur. Pelanggaran akan dikenai sanksi administratif, pembekuan izin, hingga denda miliaran rupiah. - Transparansi Tarif dan Komponen Biaya
Setiap pelaku usaha wajib melaporkan struktur tarif kepada pemerintah dan menyediakan informasi terbuka mengenai perhitungan biaya yang digunakan. Transparansi ini diharapkan dapat mencegah praktik manipulatif dan melindungi konsumen serta pekerja. - Perlindungan Upah dan Kesejahteraan Kurir
Regulasi mewajibkan perusahaan untuk tetap memenuhi standar upah minimum dan tidak menggunakan sistem insentif yang merugikan kurir. Selain itu, kurir harus dijamin dalam program perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi kecelakaan kerja. - Pengawasan dan Sanksi Terintegrasi
Kemkomdigi akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan pengawasan terpadu. Dibentuk pula unit pemantau khusus yang bertugas menangani laporan pelanggaran dan melakukan investigasi lapangan.
Dampak pada Industri dan Konsumen
Penerapan regulasi ini diperkirakan akan membawa dampak signifikan terhadap strategi bisnis perusahaan logistik dan e-commerce. Selama ini, promosi tarif ongkir murah menjadi salah satu senjata utama untuk menarik konsumen, terutama pada masa kampanye diskon besar seperti Harbolnas atau festival belanja daring lainnya.
Namun dengan adanya batasan baru ini, perusahaan dituntut untuk mencari model bisnis yang lebih berkelanjutan. Menurut Direktur Eksekutif Asperindo, Bambang Subrata, aturan ini justru akan menciptakan kompetisi yang lebih sehat antar perusahaan.
“Selama ini banyak anggota kami yang merasa kesulitan bersaing karena perang harga yang tidak rasional. Regulasi ini bisa menjadi titik balik untuk memperbaiki ekosistem logistik nasional,” jelas Bambang.
Konsumen mungkin akan merasakan sedikit kenaikan tarif pengiriman, namun pemerintah meyakini bahwa dampak tersebut akan terkompensasi oleh peningkatan kualitas layanan dan keberlangsungan sektor logistik dalam jangka panjang.
Respon Pelaku Usaha
Sejumlah perusahaan logistik menyatakan kesiapan mereka untuk beradaptasi dengan regulasi ini. J&T Express, misalnya, menyatakan tengah melakukan penyesuaian tarif dan mengevaluasi sistem insentif internal agar tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah.
“Kami mendukung langkah Kemkomdigi karena memang perlu ada keseimbangan antara efisiensi dan hak-hak pekerja. Kami percaya adaptasi ini akan membawa dampak positif bagi industri,” kata Head of Public Affairs J&T Express, Livia Marbun.
Sementara itu, beberapa platform e-commerce besar seperti Tokopedia dan Shopee meminta masa transisi yang cukup agar dapat menyelaraskan strategi logistik mereka dengan mitra pengiriman. Dalam surat terbuka yang dikirimkan ke Kemkomdigi, kedua perusahaan tersebut meminta waktu penyesuaian minimal 6 bulan.
Peran Pemerintah dan Kolaborasi Antar Lembaga
Menteri Meutya Hafid menegaskan bahwa penerbitan regulasi ini hanya awal dari reformasi yang lebih luas dalam industri pos dan logistik. Pemerintah akan terus memperkuat sinergi antar lembaga, termasuk pembentukan tim lintas kementerian yang akan bertugas memantau kepatuhan dan mengevaluasi dampak kebijakan secara berkala.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi nasional transformasi digital, yang mencakup perlindungan tenaga kerja digital dan penguatan struktur ekonomi berbasis teknologi.
“Kita tidak ingin industri ini tumbuh pesat namun dengan fondasi yang rapuh. Perlindungan terhadap kurir bukan hanya soal keadilan, tapi juga soal ketahanan logistik nasional,” ujar Meutya.
Pandangan Akademisi dan Pengamat
Pengamat ekonomi digital dari Universitas Indonesia, Dr. Yuliana Putri, menilai regulasi ini sebagai langkah berani dan strategis. Menurutnya, selama ini kurir sering kali menjadi korban dalam ekosistem e-commerce yang sangat kompetitif.
“Kita bicara soal digitalisasi, tapi sering lupa bahwa di balik pengiriman cepat dan ongkir murah, ada manusia yang bekerja keras dengan imbalan minim. Negara harus hadir, dan kebijakan ini menjawab kebutuhan itu,” ujar Yuliana.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan regulasi ini sangat tergantung pada implementasi di lapangan. Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan yang kuat, serta ruang dialog antara regulator, perusahaan, dan komunitas kurir.
Harapan Kurir dan Komunitas Pekerja
Di sisi lain, komunitas kurir menyambut baik kebijakan ini. Muhammad Farhan, koordinator komunitas Kurir Indonesia Bersatu (KIB), menyatakan bahwa selama ini banyak rekan seprofesinya merasa dirugikan oleh skema diskon ongkir yang berlebihan.
“Kami bukan sekadar pengantar barang, tapi bagian penting dari rantai ekonomi digital. Sudah saatnya kami diperlakukan secara adil dan manusiawi,” kata Farhan.
KIB mendorong pemerintah untuk melibatkan perwakilan kurir dalam forum-forum konsultasi kebijakan ke depan. Mereka juga berharap adanya kanal pelaporan resmi yang mudah diakses jika terjadi pelanggaran di lapangan.
Kesimpulan
Regulasi baru Kemkomdigi tentang tarif ongkir menjadi tonggak penting dalam perjalanan industri logistik Indonesia menuju keberlanjutan dan keadilan. Dengan melarang praktik banting harga yang merugikan kurir dan menciptakan standar transparansi tarif, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hak tenaga kerja.
Tantangan implementasi tentu masih besar, terutama di tengah dinamika industri digital yang sangat cepat. Namun jika dijalankan dengan konsisten dan diawasi secara ketat, regulasi ini diyakini dapat membentuk fondasi logistik nasional yang lebih kuat dan inklusif di masa depan.
Perlu asisten untuk setiap kebutuhan pengiriman Anda? Percayakan kepada AutoKirim! AutoKirim adalah aplikasi untuk kirim paket, barang, ataupun dokumen, dengan pilihan ekspedisi terbaik, harga ongkir yang relatif murah dan pencairan dana cepat. Mendukung dan melayani seller, agen, maupun perusahaan dalam kebutuhan kirim paket sehari-hari. Apapun bisnis Anda, AutoKirim selalu jadi solusi untuk kirim paket apapun kemanapun.
